CARI SOLUSI HAPUS BUDAYA KORUPSI

”Korupsi di pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sudah menjadi trend atau gaya hidup, bahkan sudah menjadi budaya. Korupsi tidak akan hilang jika pendidikan masyarakat masih rendah,” kata Ketua Umum Ciwanadri Kabupaten Melawi, Wahyudi, Rabu (7/1).

Yudi menjelaskan, pendidikan masyarakat rendah adalah penyebab langgengnya korupsi di berbagai pemerintahan daerah. Masyarakat tidak memiliki pendidikan tinggi, hingga mudah dibohongi. Akibatnya, budaya korupsi pun mulai didekati dan dicoba.

”Kebodohan atau ketidaktahuan masyarakat, menyebabkan lemahnya keingintahuan mereka, terhadap persoalan daerah dan pemerintahan. Ketidaktahuan ini yang menyebabkan lemahnya daya partisifasi masyarakat,” kata pria ramah ini.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, sebagai kontrol terhadap roda pemerintahan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Diungkapkannya, di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara Eropa, korupsi sangat sedikit atau tidak ada. Itu bukan karena mereka taat beragama atau memiliki moral yang baik. Tetapi, partisipasi masyarakat sangat tinggi. Sehingga bila ada kemungkinan muncul korupsi masyarakat akan bergerak.

Tidak ada korupsi di negara maju karena pendidikan masyarakat di sana sudah tinggi. Partisipasi sudah baik. Mereka sudah terbiasa dengan beradu argumen tentang penerapan peraturan, ”Di negara maju tidak ada korupsi karena pendidikan masyarakat di sana sudah tinggi. Partisipasi sudah baik. Mereka sudah terbiasa dengan beradu argumen tentang penerapan peraturan,” katanya.

Yudi menambahkan, jika eksekutif dan legislatif melakukan penyimpangan atau membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka masyarakat yang akan menegur dengan cara mereka sendiri. ”Tentunya setelah masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Untuk mengetahui dan memamahi sebuah peraturan, masyarakat perlu pendidikan, minimal SMA,” katanya.

* * *

Sumber: www.borneotribune.com